Sanksi pelanggaran ijin edar obat dan makanan

Peredaran Obat, Makanan dan Minuman merupakan sesuatu hal yang harus dikontrol seketat mungkin untuk memperoleh jaminan kualitas dan kuantitas produk agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Artikel ini fokus membahas sanksi pidana terkait pelanggaran izin edar obat, obat tradisional, makanan dan minuman serta kosmetik dari BPOM.

Proses produksi dan distribusi yang baik pula akan memberikan keamanan bagi setiap pengguna produk konsumsi. Dalam hal tanggung jawab peredaran, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) adalah pemegang hak untuk mengontrol seluruh aktivitas tersebut.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.00.05.1.23.3516

Banyaknya kasus yang ditemukan di lapangan terkait obat-obatan, makanan dan minuman serta kosmetik yang tidak memenuhi syarat produksi dan distribusi mengharuskan praktik ini memiliki landasan hukum yang kuat.

Dengan pertimbangan bahwa masyarakat perlu dilindungi dari penggunaan obat, obat tradisional, kosmetika,suplemen makanan, dan makanan yang secara ilmiah tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat.

Pertimbangan lain bahwa ada produk obat, obattradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang bersumber, mengandung atau berasal dari bahan tertentu yang secara syariah mengandung unsur bahan tidak halal dan tidak lazim digunakan oleh masyararakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Pelanggaran yang dimuat dalam Peraturan Kepala BPOM RI HK.00.05.1.23.3516 membahas tentang kandungan bahan tertentu dan alkohol pada produk obat, obat tradisional, makanan, dan kosmetik. Bahan yang dimaksud beberapa diantaranya adalah alkohol dan produk hewan seperti babi.

Pada kemasan produk yang mempunyai kandungan tersebut wajib mencantumkan label “Bersumber Babi untuk produk obat, dan Mengandung Babi untuk produk makanan dan minuman”. Selain itu kandungan alkohol pada produk seperti kosmetik harus mencantumkan presentase kadar alkohol.

BACA:  Studi Mahasiswa UNTAN: Daun Gaharu Efektif Melawan Bakteri

Sanksi Pelanggaran Izin Edar Obat dan Makanan

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam yang dimuat dalam BAB V pasal 7 dapat dikenai sanksi administratif bagi produsen berupa peringatan tertulis hingga pemberhentian sementara kegiatan produksi dan distribusi. Sanksi lanjutan apabila ditemukan bahan tidak memenuhi syarat dapat diberlakukan pembekuan dan/atau pembatalan Surat Persetujuan serta penarikan produk dari peredaran dan pemusnahan.

Seperti pada kasus yang terjadi 30 Januari 2018 yang diumumkan secara resmi pada situs Badan POM RI menyebutkan 2 produk suplemen makanan mengandung babi yaitu Enzyplex produksi Medifarma Laboratories dan Viostin DS produksi Pharos Indonesia.

Selain dapat dikenai sanksi administratif yang bisa diterima oleh produsen, Sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat pula dijerat. Ketatnya aturan ini memberikan peringatan kepada seluruh pemilik aktivitas terkait produksi dan distribusi agar selalu berpedoman pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here