Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan lakukan pencabutan tiga pelayanan kesehatan antara lain Katarak, Rehabilitasi Medik, dan Persalinan Bayi yang Lahir Sehat. Perubahan kebijakan tersebut didasarkan pada penerapan beberapa implementasi.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Nopi Hidayat membenarkan pencabutan teresebut (25/7). “Pertama, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, kedua Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan ketiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik,” Penjelasannya seperti yang dikutip Republika.co.id, jumat 27/7.

Diterbitkannya peraturan tersebut mengacu berdasarkan ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Tambahnya.  Pasal 24 Ayat 3 yang menyebutkan, BPJS Kesehatan dapat mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas jaminan kesehatan, tutur Nopi.

Pencabutan tiga layanan kesehatan ini, BPJS Kesehatan telah berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), diantaranya Kementerian Kesehatan, Asosiasi Profesi dan Fasilitas Kesehatan, Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya, serta Dewan Pertimbangan Medis (DPM) dan Dewan Pertimbangan Klinis (DPK). Di tingkat daerah, BPJS Kesehatan telah melakukan sosialisasi kepada Dinas Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan asosiasi setempat.

Diambil dari halaman Republika.co.id, Tercatat sebanyak lebih dari 199 juta jiwa penduduk Indonesia telah menjadi peserta program JKN-KIS. BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan 22.322 FKTP yang terdiri atas 9.882 puskesmas, 5.025 dokter oraktik perorangan, 5.518 klinik nonrawat inap, 668 klinik rawat inap, 21 RS kelas D pratama, serta 1.208 dokter gigi. Sementara itu, di tingkat FKTRL, BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 2.406 RS dan klinik utama, 1.599 apotek, dan 1.078 optik. Kerjasama tersebut dilakukan untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.

BACA:  Daun Kesum Efektif Melindungi Ginjal (Studi Untan)

Sebelumnya terkait jaminan persalinan, Dilansir di halaman bpjs-kesehatan.go.id, Direktur Kepatuhan, Hukum dan HAL BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi menjadi salah satu panelis dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan Himpunan Obstetri dan Ginekologi Sosial Indonesia (HOGSI) Balikpapan XI dengan tema “Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Organisasi Profesi untuk Mendukung Keluarga Sehat berbasis Kesehatan Reproduksi” Balikpapan (08/05).

Dalam paparan tersebut, Bayu menjelaskan Pelayanan persalinan merupakan benefit bagi peserta BPJS Kesehatan dan tidak ada batasan jumlah persalinan yang ditanggung. Namun harus sesuai dengan indikasi medis. Penjaminan persalinan normal di faskes rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) atau rumah sakit dapat dilakukan sesuai indikasi medis berdasarkan rujukan dari faskes tingkat pertama atau dalam kondisi gawat darurat.

“Yang dimaksud kondisi gawat darurat persalinan misalnya perdarahan, kejang pada kehamilan, ketuban pecah dini, gawat janin dan kondisi lain yang mengancam jiwa ibu dan bayinya. Saat ini diharapkan kondisi gawat darurat tersebut dapat diantisipasi dengan pengecekan rutin di FKTP/bidan jejaring. Untuk itu diperlukan berbagai upaya untuk mengotimalisasi mutu layanan persalinan baik di FKTP maupun di FKRTL,” jelas Bayu Wahyudi seperti yang dikutip situs BPJS Kesehatan (11/5).

Bayu mengungkapkan, biaya persalinan khususnya di FKRTL atau rumah sakit saat ini termasuk dalam pembiayaan tertinggi dari seluruh biaya pemanfaatan program JKN-KIS. Biaya persalinan seksio di FKRTL merupakan biaya INA-CBG tertinggi selama 4 tahun pelaksanaan JKN-KIS yang angkanya mencapai 5,3% dari total biaya pelayanan kesehatan rujukan per tahun. Persentase persalinan seksio di indonesia dibandingkan persalinan total (FKTP dan FKRTL) adalah 45%.

“Hal ini perlu menjadi perhatian dan bahan evaluasi kita bersama apakah kondisi tersebut dikatakan ideal atau tidak. Mengingat pada umumnya persalinan bisa dilakukan di FKTP dengan persalinan normal melalui optimalisasi pelayanan kesahatan serta edukasi kepada peserta,” jelas Bayu.

BACA:  Sanksi Pindana Pelanggaran Izin Edar Obat & Makanan Dari BPOM

Untuk itu diperlukan dukungan dari organisasi profesi seperti HOGSI untuk mengoptimalkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan persalinan. Diharapkan HOGSI dapat berupaya mendorong penerapan pelayanan yang efisien, efektif dan berkualitas melalui penerapan kaidah-kaidah evidence based serta turut aktif dalam implementasi clinical governance untuk menerapkan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here